Perencanaan pembangunan rezim sukarno biography

Semangkin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dan menentukan keberhasilan pembangunan. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dan pembangunan berencana merupakan dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan.

Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat di dalamnya. Korten dalam Supriatna : 65 mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan partisipasi pembangunan.

Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

Begitu juga Menurut Conyers : ,. Perbedaan pandangan tentang pendekatan pembangunan tersebut berlangsung cukup lama, yang mana tujuannya adalah mengakhiri era Delivered Development dimana pembangunan direncanakan sepenuhnya dari atas dan menempatkan warga sebagai obyek pembangunan dan kemudian ingin diganti denga era Partisipatory Development dimana pembangunan direncanakan dari bawah dengan melibatkan warga, dan menempatkan mereka sebagai subyek dalam proses pembangunan.

Ponna Wignaraja dalam David C Korten, : Namun tidak dapat juga di sangkal bahwa perencanaan dengan melibatkan masyarakat diangap tidak efektif dan cenderung menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Ada beberapa pertimbangan untuk kemudian tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu waktu yang lebih lama, serta kemungkinan besar akan banyak sekali pihak-pihak yang menentang pembangunan itu.

Menurut Soetrisno : 48 hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif adalah belum dipahaminya makna sebenarnya dari konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksanaan pembangunan. Defenisi partisipasi yang berlaku di kalangan lingkungan aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.

Rumusan Masalah dan Tujuan. Apa yang telah terdapat dalam suatu deskripsi diatas, maka dengan ini dirumuskan suatu masalah yang akan di uraiakan yaitu :. Bagaimanakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap proses berjalannya pembangunan indonesia sejak zaman orde lama,orde baru hinggah pemerintahan sekarang? Apa saja yang menjadi kendala pemerintah dalam membangun dan mengembangkan potensi sumber daya indonesia?

Mengetahui dan memahami bagaimana jalanya pembangunan indonesia dari sejak kemerdekaan sampai era reformasi dan Menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengimplementasian perubahan pembangunan indonesia. Mencoba untuk dapat memberikan masukan bagi perbaikan implementasi perubahan pembangunan indonesia. Perencanaan Pembangunan periode Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh.

Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Wujud berbagai hambatan adalah disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode Orde Lama yang berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September sampai lahirlah Supersemar sebagai titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Lama yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dimana masih terlihat kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional berlandaskan ideoligi sosialisme komunisme.

Era - ialah era dimana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia , dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus sampai 5 Juli Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Laju proses pembangunan di suatu negara sangat di tentukan oleh faktor-faktor domestik seperti kondisi fisik dan sosial serta lokasi geografi, sumber daya alam yang di miliki dan sistem politik serta peranan pemerintah di dalam ekonomi.

Akibatnya, pemerintah pusatlah yang melakukan hampir segala jenis kegiatan pembangunan termasuk perencanaannya. Masyarakat dan swasta hanya mendukung rencana pemerintah, baik sebagai supplier maupun kontraktor atau Layaknya negara baru lahir seperti yang lain, bahwa orientasi pembangunan pada akhirnya yang ditekankan pertama kali adalah fondasi ekonomi.

Namun fondasi ekonomi yang dibangun ketika itu adalah konsep peninggalan kolonial dan foedal Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu, perlu ada suatu sistem yang menjadi acuan untuk bertindak. Salah satu acuan misalnya sistem ekonomi Indonesia adalah bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara.

Namun pada masa pemerintahan soekarno pembangunan yang sudah di kerjakan yaitu pembangunan tugu monas,pembangunan gelora bung karno dan bundaran HI terletak di jakarta yang merupakan salah satu icon indonesia yang cukup terkenal di indonesia sendiri walaupun pada jaman orde lama ini pencapaian menuju kemakmuran memberantas kemiskinan masih sangat kurang tapi kita sangat dihargai oleh negara lain karena diplomasi kita yang sangat kuat kala itu.

Tentu harus kita sadari bahwa penggunaan sistem banyak di pengaruhi atau bahkan di tentukan oleh struktur masyarakat, ideologi yang di anut, dan faktor-faktor lainnya. Sistem ekonomi digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Di dalam sistem ekonomi terdapat pola atau cara mengatur kegiatan ekonomi seperti produksi, perdagangan, konsumsi, dan distribusi sebagai satu kesatuan yang teratur dan dinamis.

Orde Baru bangkit dengan semangat dan kekuatan baru lebih mementingkan berkarya membangun bangsa daripada asyik berpolitik. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan Repelita , proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif.

Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya.

Distribusi anggaran negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya. Pada masa awal Orde Baru. Pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat. Mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur,dll. Saat permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.

Orientasi pemerintahan baru ditekankan pada pembangunan bidang ekonomi, sehingga peran politik revolusioner mulai dikesampingkan. Setelah kehidupan politik mulai kondusif. Dalam hal ini, Presiden tidak neben tapi untergeornet kepada MPR. Pembentukan GBHN ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perjalanan Pembentukan GBHN ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perjalanan bangsa Yang sedangmenjalani proses pembangunan,dengantujuan mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 lima tahun ke depan.

GBHN tersebut adalah produk politik secara resmi dan transparan dari pihak MPR, yang dapat dibaca secara terbuka oleh semua organ, dan dapat diterjemahkan kedalam berbagai bahasa di dunia , sehingga organ-oragan Negara-negara lainpun tahu bagaimana kondisi penegakan hukum tanah air kita. Rutinitas yang dilakukan oleh MPR ini seakan tidak melihat faktor riil kebutuhan dan perkembangan hukummasyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari format dan rumusan Tujuan Pembangunan Nasional dari keseluruhan GBHN tersebut satu sama lain memiliki kesamaan yaitu 77 :. Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional.

Pada era Orde Baru ini, pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa kerdaulatan dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang sosial budaya. Tekad ini tidak akan bisa terwujud tanpa melakukan upaya-upaya restrukturisasi di bidang politik menegakkan kedaulatan rakyat, menghapus feodalisme, menjaga keutuhan teritorial Indonesia serta melaksanakan politik bebas aktif , restrukturisasi di bidang ekonomi menghilangkan.

Perubahan masyarakat saat itu memasuki babak baru yang disebut sebagai modernisasi dan pembangunan yang melibatkan perombakan-perombakan dalam masyarakat. Paradigmatik, disampaikan pada ulang tahun ke Solly Lubis pada tanggal 11 Februari. Tap MPR No. Pada masa ini juga proses pembangunan nasional terus digarap untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

Pola umum pembangunan nasional yang digunakan pada masa orde baru hingga awal era reformasi adalah GBHN. Di dalam GBHN tercantum hal-hal sebagai berikut:. Prioritas pembangunan pada masa orde baru adalah program swasembada pangan. Program tersebut cukup sukses dilakukan dan membawa Indonesia kepada negara yang cukup maju. Lebih jauh, berikut ini adalah tahapan pembangunan nasional pada masa orde baru:.

Baca juga dua artikel terkait berikut ini:. Prioritas: Sektor pertanian serta industri yang mendukung sektor pertanian. Prioritas: Sektor pertanian menuju swasembada pangan serta meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Prioritas: Sektor pertanian menuju swasembada pangan dan industri yang mengolah bahan baku ke barang jadi.

Prioritas: Sektor pertanian dengan industri yang bisa menghasilkan mesin industri sendiri dan melanjutkan swasembada pengan. Meski begitu, sejumlah catatan membayangi penyaluran dana desa ini. Indonesian Corruption Watch ICW , misalnya, mencatat sudah ada orang perangkat desa termasuk kepala desa yang terlibat penyalahgunaan dana desa pada periode Kerugian negara akibat korupsi dana desa mencapai Rp 47,5 miliar.

Rinciannya, Rp 9,1 miliar pada , Rp 8,3 miliar pada , dan Rp 30,1 miliar pada TENTU saya tidak mungkin menjawab bahwa apakah ekonomi sudah pada relnya atau belum. Bagi saya ekonomi pasca-reformasi ada positif dan negatifnya. Positifnya adalah, baru kali ini ada presieden yang memiliki gairah membangun infrastruktur seperti Pak Jokowi. Itu harus diakui.

Meskipun kebijakan itu ada dampak negatifnya juga. Nah , dalam waktu 3,5 tahun ini, Pak Jokowi sudah nambah utang Rp 1. Jadi, banyak orang mengkritik utang pemerintah banyak. Namun, sebenarnya utang itu digunakan untuk infrastruktur dan utang itu masih terukur dalam batas aman. Ada dua kriteria untuk menakar batas aman soal utang. Pertama , total utang pemerintah jangan lebih dari 60 persen dari PDB.

PDB kita Rp Tahun lalu rata-rata defisit APBN 2,5 persen. Tahun ini dipangkas hanya 2,19 persen. Jadi, utang kita masih aman. Namun, kritik saya, neraca perdagangan kita dari tahun ke tahun surplusnya masih rendah, hanya 12 miliar dollar AS. Paling tidak seharusnya 50 miliar dollar AS, syukur bisa miliar dollar AS. Dengan surplus neraca perdagangan saya yakin rupiah akan anteng , tidak sensitif.

Intinya, kita belum berhasil melakukan diversifikasi ekspor. Kita masih banyak komponen ekspor sumber daya alam. Padahal, ke depan harus menuju ke arah manufaktur. Ini yang belum ditangani hingga saat ini. Kemudian, kemandirian fiskal, Nawa Cita di bidang fiskal. Sulit APBN tidak defisit, hanya yang penting kita harus berusaha mengurangi defisit itu sehingga tidak banyak nambah utang, Caranya, dengan meningkatkan penerimaan pajak.

Perencanaan pembangunan rezim sukarno biography

Saat ini penerimaan pajak kita dibandingkan total PDB hanya 10 persen, tahun lalu penerimaan pajak Rp 1. Itu jauh dari ideal. Jadi kita masih jauh. Ini PR besar ke depan. ANGKA kemiskinan harus diakui menurun dari 24 persen pada menjadi 10,1 persen pada Namun, yang harus ditekan adalah indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan yang angkanya cenderung memburuk.

Artinya, ada kemiskinan kronis yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah. Berbeda dengan kemiskinan yang cenderung turun, angka ketimpangan pasca-reformasi justru menunjukkan kenaikan. Pada , rasio gini ada di angka 0,3. Data terakhir BPS tahun angkanya 0, Naiknya angka ketimpangan salah satu faktornya karena otonomi daerah justru menciptakan raja-raja kecil, penguasaan tanah di segelintir kelompok, dan pemusatan penyaluran bantuan pemerintah yang dinikmati oknum pejabat daerah.

Memang, tantangan ekonomi masih cukup berat. Namun, saya optimistis perbaikan-perbaikan kebijakan akan terus dilakukan. Tantangannya, tinggal menjaga konsistensi dan komitmen pemerintah pusat dan daerah agar iklim ekonomi semakin kondusif sehingga mendatangkan investasi yang berkualitas. Kamis, 7 Juni WIB. Letjen Soeharto menjadi Ketua Presidium kabinet tersebut.

Bung Karno sedang mengumumkan susunan kabinet tersebut pada tanggal 25 Juli Letjen Soeharto dan Adam Malik duduk mendengarkan.